Perkembangan Pendidikan Kebidanan

Perkembangan Pendidikan Kebidanan - Perkembangan pendidikan bidan berhubungan dengan perkembangan pelayanan kebidanan. Keduanya berjalan seiring untuk menjawab kebutuhan/tuntutan masyarakat akan pelayanan kebidanan. Yang dimaksud dalam pendidikan ini adalah, pendidikan formal dan non formal. 

Pendidikan bidan dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda. 

· Pada tahun 1851 seorang dokter militer Belanda (Dr. W. Bosch) membuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia. Pendidikan ini tidak berlangsung lama karena kurangnyah peserta didik yang disebabkan karena adaanya larangan atatupun pembatasan bagi wanita untuk keluar rumah. 

· Pada tahun 1902 pendidikan bidan dibuka kembali bagi wanita pribumi di rumah sakit militer di batavia dan pada tahun 1904 pendidikan bidan bagi wanita indo dibuka di Makasar. Luluasan dari pendidikan ini harus bersedia untuk ditempatkan dimana saja tenaganya dibutuhkan dan mau menolong masyarakat yang tidak/kurang mampu secara cuma-cuma. Lulusan ini mendapat tunjangan dari pemerintah kurang lebih 15-25 Gulden per bulan. Kemudian dinaikkan menjadi 40 Gulden per bulan (tahun 1922). 

· Tahun 1911 - 1912 dimulai pendidikan tenaga keperawatan secara terencana di (RSUP) Semarang dan Batavia. Calon yang diterima dari HS (SD 7 tahun) dengan pendidikan keperawatan 4 tahun dilanjutkan pendidikan bidan 2 tahun. 

· Pada tahun 1914 telah diterima juga peserta didik wanita pertama dan bagi perawat wanita yang lulus dapat meneruskan kependidikan kebidanan selama 2 tahun.. 

· Tahun 1918 Budi Kemuliaan membuka RS Bersalin dan pendidikan bidan. Murid-murid dari juru rawat wanita, pendidikan 2 tahun. 

· Pada tahun 1935-1938 pemerintah Kolonial Belanda mulai mendidik bidan lulusan MULO (Setingkat SLTP bagian B) dan hampir bersamaan dibuka sekolah bidan di beberapa kota besar antara lain Jakarta di RSB Budi Kemuliaan, RSB Palang Dua dan RSB Mardi Waluyo di Semarang. Di tahun yang sama dikeluarkan sebuah peraturan yang membedakan lulusan bidan berdasarkan latar belakang pendidikan Bidan dengan dasar pendidikannya Mulo dan pendidikan Kebidanan selama tiga tahun tersebut Bidan Kelas Satu (Vreodrouweerste Klas) dan bidan dari lulusan perawat (mantri) di sebut Bidan Kelas 2 (Vreodrouw tweede klas). Perbedaan ini menyangkut ketentuan gaji pokok dan tunjangan bagi bidan. Pada zaman penjajahan Jepang, pemerintah mendirikan sekolah perawat atau sekolah bidan dengan nama dan dasar yang berbeda, namun memiliki persyaratan yang sama dengan zaman penjajahan Belanda. Peserta didik kurang berminat memasuki sekolah tersebut dan mereka mendaftar karena terpaksa, karena tidak ada pendidikan lain. 

· Pada tahun 1950-1953 dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan batasan usia minimal 17 tahun dan lama pendidikan 3 tahun. Mengingat kebutuhan tenaga untuk menolong persalinan cukup banyak, maka dibuka pendidikan pembantu bidan yang disebut Penjenjang Kesehatan E atau Pembantu Bidan. Pendidikan ini dilanjutkan sampai tahun 1976 dan setelah itu ditutup. Peserta didik PK/E adalah lulusan SMP ditambah 2 tahun kebidanan dasar. Lulusan dari PK/E sebagian besar melanjutkan pendidikan bidan selama dua tahun. 

· Tahun 1953 dibuka Kursus Tambahan Bidan (KTB) di Yogyakarta, lamanya kursus antara 7 sampai dengan 12 minggu. Pada tahun 1960 KTB dipindahkan ke Jakarta. Tujuan dari KTB ini adalah untuk memperkenalkan kepada lulusan bidan mengenai perkembangan program KIA dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sebelum lulusan memulai tugasnya sebagai bidan terutama menjadi bidan di BKIA. Pada tahun 1967 KTB ditutup (discountinued).- 

· Tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan secara bersama-sama dengan guru perawat dan perawat kesehatan masyarakat di Bandung. Pada awalnya pendidikan ini berlangsung satu tahun, kemudian menjadi dua tahun dan terakhir berkembang menjadi tiga tahun. Pada awal tahun 1972 institusi pendidikan ini dilebur menjadi Sekolah Guru Perawat (SGP). Pendidikan ini menerima calon dari lulusan sekolah perawat dan sekolah bidan. 

· Pada tahun 1970 dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari Sekolah Pengatur Rawat (SPR) ditambah dua tahun pendidikan bidan yang disebut Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan (SPLJK). Pendidikan ini tidak dilaksanakan secara merata diseluruh provinsi. 

· Pada tahun 1974 mengingat jenis tenaga kesehatan menengah dan bawah sangat banyak, Departemen Kesehatan (Depkes) melakukan penyederhanaan pendidikan tenaga kesehatan non sarjana. Sekolah bidan ditutup dan dibuka Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dengan tujuan adanya tenaga multi purpose di lapangan di mana salah satu tugasnya adalah menolong persalinan normal. Namun karena adanya perbedaan falsafah dan kurikulum terutama yang berkaitan dengan kemampuan seorang bidan, maka tujuan pemerintah agar SPK dapat menolong persalinan tidak tercapai atau terbukti tidak berhasil. 

· Pada tahun 1975 - 1984 institusi pendidikan bidan ditutup, sehingga selama 10 tahun tidak menghasilkan bidan. Namun organisasi profesi bidan (IBI) tetap ada dan hidup secara wajar. 

· Tahun 1981 untuk meningkatkan kemampuan perawat kesehatan (SPK) dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk kebidanan, dibuka pendidikan Diploma I Kesehatan Ibu dan Anak. Pendidikan ini hanya berlangsung 1 tahun dan tidak dilakukan oleh semua institusi. 

· Pada tahun 1985 dibuka lagi program pendidikan bidan yang disebut (PPB) yang menerima lulusan SPR dan SPK. Lama pendidikan 1 tahun dan lulusannya dikembalikan kepada institusi yang mengirim. 

· Tahun 1989 dibuka crash program pendidikan bidan secara nasional yang memperbolehkan lulusan SPK untuk langsung masuk program pendidikan bidan. Program ini dikenal sebagai Program Pendidikan Bidan A (PPB/A). Lama pendidikan satu tahun dan lulusannya ditempatkan di desa-desa. Untuk itu pemerintah menempatkan seorang bidan di tiap desa sebagai pegawai negeri sipil (PNS Golongan II). 

· Mulai tahun 1996 status bidan di desa sebagai pegawai tidak tetap (Bidan PTT) dengan kontrak selama tiga tahun dengan pemerintah, yang kemudian dapat diperpanjang 2x3 tahun lagi. 

Penempatan bidan ini menyebabkan orientasi sebagai tenaga kesehatan berubah. Bidan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya tidak hanya kemampuan klinik, sebagai bidan tapi juga kemampuan untuk berkomunikasi, konseling dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat desa dalam meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak. Program Pendidikan Bidan (A) diselenggarakan dengan peserta didik cukup besar. 

· Diharapkan pada tahun 1996 sebagian besar desa sudah memiliki kemampuan dan keterampilan yang diharapkan seorang bidan professional,karena pendidikan terlalu singkat dan jumlah peserta didik terlalu besar dalam kurun waktu 1 tahun akademik, sehingga kesempatan tingkat kemampuan yang dimiliki seorang bidan juga kurang. 

· Pada tahun 1993 dibuka Program Pendidikan Bidan Program B yang peserta didiknya dari lulusan Akademi Perawat (Akper) dengan lama pendidikan satu tahun. Tujuan program ini adalah untuk mempersiapkan tenaga pengajar pada Program Pendidikan Bidan A. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kemampuan klinik kebidanan dari lulusan ini tidak menunjukkan kompetensi yang diharapkan karena lama pendidikan yang terlalu singkat yaitu hanya setahun. Pendidikan ini hanya berlangsung selama dua angkatan (1995 dan 1996) kemudian ditutup. 

· Pada tahun 1993 juga dibuka pendidikan bidan Program C (PPB C), yang menerima lulusan dari SMP. Pendidikan ini dilakukan di 11 Propinsi yaitu : Aceh, Bengkulu, Lampung dan Riau (Wilayah Sumatera), Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Wilayah Kalimantan. Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya. Pendidikan ini memerlukan kurikulum 3700 jam dan dapat diselesaikan dalam waktu 6 semester. 

· Pada tahun 1994-1995 pemerintah juga menyelenggarakan uji coba Pendidikan Bidan Jarak Jauh (Distance learning) di tiga propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebijakan ini dilaksanakan untuk memperluas cakupan upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pengaturan penyelenggaraan ini telah diatur dalam SK Menkes No. 1247/Menkes/SK/XII/1994

Diklat Jarak Jauh Bidan (DJJ) adalah DJJ Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bidan agar mampu melaksanakan tugasnya dan diharapkan berdampak pada penurunan AKI dan AKB. 

· Tahun 1996 dibuka Pendidikan Diploma III Kebidanan dengan raw input dari SMA. Diterapkan melalui surat keputusa menteri pendidikan dan kebudayaan RI No 009/U/1996 di 6 propinsi dengan menerima calon peserta didik dari SMA. Saat ini kurikulum DIII kebidanan telah direvisi mengacu pada Kep.Mendiknas 32 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan hasil revisi tersebut telah diserahkan dengan keputusan menteri kesehatan RI.No.HK.00.06.2.4.1583.Tahun 2001 tercatat ada 65 institusi yang menyelenggarakan pendidikan diploma III kebidanan diseluruh Indonesia, sampai dengan tahun ini tercatat jumlah institusi DIII kebidanan 310. 

· Pada tahun 1994 juga dilaksanakan pelatihan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. 

· Pada tahun 1995-1998 IBI bekerjasama langsung dengan mother care melakukan pelatihan bidan Rumah Sakit dan bidan puskesmas serta bidan di desa di Provinsi Kalimantan Selatan. 

· Pada tahun 2000 telah ada pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) yang dikoordinasikan oleh Maternal Neonatal health (MNH) yang sampai saat ini telah melatih APN di beberapa propinsi/kabupaten. Pelatihan life skill S (LSS) dan APN tidak hanya untuk pelatihan pelayanan tetapi juga guru, dosen-dosen dari Akademi Kebidanan. 

· Selain melalui pendidikan formal dan pelatihan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan juga diadakan seminar dan Lokakarya organisasi dilaksanakan setiap tahun sebanyak 2 kali mulai tahun 1996 - 2000 dengan biaya dari UNICEP. 

· Tahun 2000 dibuka program D-IV bidan pendidik di FK UGM Yogyakarta, dengan lama pendidikan 2 semester. Saat ini terdapat juga di UNPAD (2002) di USU (2004), STIKES Ngudi Waluyo Semarang, STIKIM Jakarta (2003). Akhir-akhir ini minat masyarakat untuk membuka program DIV bidan pendidik juga sudah mulai banyak seperti adanya beberapa usulan yang sudah masuk Pusdiknakes dari pemrakarsa program DIV bidan pendidik pada awalnya dilaksanakan pada masa transisi dalam upaya kebutuhan dosen. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa DIV bidan pendidik dengan masa studi 1 tahun terdiri dari beban materi profesi kurang lebih dari 60% dan 40% beban materi kependidikan. Hal ini sebelumnya belum memenuhi ketentuan yang ditetapka Depdiknas bahwa kualifikasi dosen minimal DIV kebidanan atau S! kebidanan. 

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut mungkin sudah waktunya untuk mulai memikirkan dan membuat rancangan DIV kebidanan klinik dan S1 kebidanan.. Tidak kemungkinan pula untuk mengembangkan jenjang S2 maupun SP1 dan SP2. 

Penyusunan kompetensi ini dilakukan oleh IBI bersama-sama dengan unsur terkait lainnya seperti Departemen Kesehatan, organisasi profesi. Adapun pembinaan dan pengawasan yang telah diupayakan oleh Pusdiknaskes antara lain mulai dari penyusunan dan penetapan standar kompetensi bidan, penilaian ijin institusi baru, seleksi mahasiswa baru, penyusunan kurikulum, akreditasi pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, kedepan kita sudah waktunya untuk meninjau ulang dan menata kembali pola pendidikan berjenjang dan berkelanjutan bagi bidan. 

· Tahun 2006 dibuka S2 Kebidanan di UNPAD Bandung. 

Tweet

Subscribe to receive free email updates: